Judul Dokumen

Penerbit

Penanggung jawab

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang diubah pertama dengan. Nomor 3 Tahun 2006 kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 .

Lembaran Negara Republik Indonesia

Ketua

Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Lembaran Negara Republik Indonesia

Ketua

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Lembaran Negara Republik Indonesia

Ketua

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).

Lembaran Negara Republik Indonesia

SKM

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kepaniteraan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kepaniteraan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, tentang Sistem Resi Gudang

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kepaniteraan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Fublik

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kepaniteraan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia

Lembaran Negara Republik Indonesia

Administrasi Kepaniteraan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama

Lembaran Negara Republik Indonesia

Administrasi Kepaniteraan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

Lembaran Negara Republik Indonesia

Administrasi Kepaniteraan

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara  

Lembaran Negara Republik Indonesia

Administrasi Kesekretariatan

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969 tentang Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai  

Presiden RI

Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

Lembaran Negara

Perencenaan, IT dan Pelaporan

R.Bg. (singkatan dari Rechtreglement voor de Buitengewesten) yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura.

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kepaniteraan

PP No.53 tahun 2008

Lembaran Negara

Ketua

PP No. 46 Tahun 2011

Lembaran Negara Republik Indonesia

Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

PP No.24 tahun 1976

Lembaran Negara Republik Indonesia

Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kepaniteraan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

Lembaran Negara Republik Indonesia

Ketua

PP NOMOR 42 TAHUN 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil  

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

PP NOMOR 11 TAHUN 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil  

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

PP NOMOR 25 TAHUN 1981 tentang asuransi sosial pegawai negeri sipil  

Lembaran Negara Republik Indonesia

Administrasi Kesekretariatan

PP NOMOR 20 TAHUN 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1981tentang asuransi sosial pegawai negeri sipil  

Lembaran Negara Republik Indonesia

Administrasi Kesekretariatan

PP Nomor 8 tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiunan Pegawai Negeri sipil serta pemberian pensiunan juda dan dudanya.

Lembaran Negara Republik Indonesia

Administrasi Kesekretariatan

PP NOMOR 25 TAHUN 1994 tentang tanda kehormatan tanda satyalancana karya satya  

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

PP NOMOR 24 TAHUN 1976 tentang cuti pegawai negeri sipil  

Pemerintah RI

Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP no.99 tahun 2000

Lembaran Negara Republik Indonesia

Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

PP NOMOR 39 TAHUN 2006 Tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan  

Pemerintah RI

Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

PP NOMOR 7 TAHUN 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil  

Pemerintah RI

Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

PP NOMOR 100 TAHUN 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan structural  

Pemerintah RI

Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

PP NOMOR 13 TAHUN 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural  

Pemerintah RI

Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

PP NOMOR 10 TAHUN 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil  

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

PP NOMOR 45 TAHUN 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil  

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

 PP NOMOR 101 TAHUN 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil  

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

PP nomor 90 TAHUN 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Perpres no.29 tahun 2014 tentang system akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

PERPRES NOMOR 12 TAHUN 1961 tentang pemberian tugas belajar  

Presiden RI

Administrasi Kesekretariatan

PERPRES NO. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Lembaran Negara

Kepegawaian

PERPRES No 29 tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja instansi.

Lembaran Negara

Administrasi Kepaniteraan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kepaniteraan

Intruksi Presiden no 1 tahun 1995 tentang perbaikan dan peningktan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyrakat,

Presiden RI

Administrasi Kepaniteraan

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kepaniteraan

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar  Layanan Informasi Publik

Permenko Info

Administrasi Kepaniteraan

Permenpan Nomor 16 Tahun 2014, tentang Pedoman Survei  Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kemenpan RB.

Ketua

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan dan sudah disosialisasikan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Administrasi Kepaniteraan

Permenpan Nomor 35 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan  Standar Operasional  Prosedur Administrasi Pemerintahan

Kemenpan RB.

Administrasi Kesekretariatan

PERMENPAN NOMOR 25 TAHUN 2016 tenteng nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah  

Menpan

Administrasi Kesekretariatan

PERMEMPAN NOMOR 35 TAHUN 2012 

Mempan

Administrasi Kesekretariatan

PERMENPAN NOMOR 12 TAHUN 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  

Menpan

Administrasi Kesekretariatan

PERMEMPAN NOMOR 25 TAHUN 2014

Menpan

Administrasi Kesekretariatan

PERMENPAN  no.10.tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan program manajemen perubahan.

Menpan

Administrasi Kesekretariatan

PERMENPAN NOMOR 14 TAHUN 2017

Menpan

Administrasi Kepaniteraan

PMK Nomor 190 PMK Nomor 05 Tahun 2012, tentang Tata Cara pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Kementerian Keuangan

Administrasi Kepaniteraan

PMK Nomor 03/PMK.02/2013, tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan  

Kementerian Keuangan

Administrasi Kepaniteraan

PMK Nomor 32 PMK.05 Tahun 2014, tentang Penerimaan Negara secara Elektronik

Kementerian Keuangan

Administrasi Kepaniteraan

PMK Nomor 27 PMK.05 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksaan Lelang

Kementerian Keuangan

Administrasi Kesekretariatan

Peraturan Menteri Keuangan nomor 22 tahun 2017  

Menteri Keuangan

Administrasi Kepaniteraan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/pbi/2012, tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank

Kementerian Keuangan

Administrasi Kesekretariatan

PERKA BKN NOMOR 7 TAHUN 2013 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi manajarial pegawai negeri sipil  

BKN

Administrasi Kesekretariatan

PERKA BKN NOMOR 8 TAHUN 2013 Tentang pedoman perumusan standar kompetensi teknis pegawai negeri sipil  

BKN

Administrasi Kesekretariatan

PERKA BKN NOMOR 12 TAHUN 2011 tentang pedoman pelaksanaan analisis jabatan  

BKN

Administrasi Kesekretariatan

PERKA BKN NOMOR 3 TAHUN 2013 Tentang Kamus Jabatan Fungsional umum Pegawai Negeri Sipil  

BKN

Administrasi Kesekretariatan

PERKA BKN NOMOR 7 TAHUN 2013 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi manajbrial pegawai negeri sipil

BKN

Administrasi Kesekretariatan

PERKA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil

BKN

Administrasi Kesekretariatan

PERKA BKN NOMOR 33 TAHUN 2011 tentang kenaikan pangkat bagi pegawai negeri slpll yang memperoleh surat tanda tamat beiajar/ijazah  

BKN

Administrasi Kepaniteraan

Perma Nomor 2 Tahun 2009, tentang Biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kepaniteraan

Perma Nomor 3 Tahun 2012, tentang Biaya proses penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kepaniteraan

Perma Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu

Mahkamah Agung RI

Perma Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kepaniteraan

Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kepaniteraan

Perma Nomor 3 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kepaniteraan

Perma Nomor 9 tahun 2016, tentang Pedoman Penanganan Pengaduan

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kepaniteraan

Perma 14 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kepaniteraan

PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan  

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kesekretariatan

PERMA NOMOR 7 TAHUN 2016  Tentang penegakan disiplin kerja hakim pada mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya  

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kesekretariatan

PERMA NOMOR 8 TAHUN 2016 Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya  

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kesekretariatan

Peraturan Kepala Arsip Nasional No.2 Tahun 2014 tentang pedoman tata naskah dinas

Arsip Nasional

Administrasi Kesekretariatan

Persekma Nomor 002 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya

Kemenpan RB.

Administrasi Kepaniteraan

PERSEKMA NOMOR 04 TAHUN 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lhkpn) Dilingkungan Mahkamah Agung  Dan Badan Peradilan dibawahnya.  

Sekretaris MA-RI

Administrasi Kesekretariatan

PERSEKMA NOMOR 1 TAHUN 2016 Kewajiban Penyampaian Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lhkpn) Dilingkungan Mahkamah Agung  Dan Badan Peradilan dibawahnya.

Sekretaris MA-RI

Administrasi Kesekretariatan

Keputusan KPK nomor Kep.67/IKPK/02/2005  

KPK

Administrasi Kesekretariatan

KEPUTUSAN KEPALA BKN NOMOR 13 TAHUN 2002 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2002  

BKN

Administrasi Kesekretariatan

KEP MENPAN NOMOR 75 TAHUN 2004 tentang pedoman perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dalam rangka penyusunan formasi pegawai negeri sipil  

Menpan

Administrasi Kesekretariatan

KEP SEKMA NOMOR 008-A TAHUN 2012 Tantang Aturan perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia  

Sekretaris MA-RI

Administrasi Kesekretariatan

KEPUTUSAN SEKMA NOMOR 001/SEK/IZ.07/IV/2010 tentang pendelegasian wewenang mengenai penolakan/ pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil di llngkungan Mahkamah Agung dan badan·badan peradilan dlbawahnya  

Sekretaris MA-RI

Administrasi Kesekretariatan

Kep_SEKMA RI Nomor  001SEKIZ.07IV2010

Sekretaris MA-RI

Administrasi Kesekretariatan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI. Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011, tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama

Dirjen Badilag

Administrasi Kepaniteraan

SEMA Nomor 3 Tahun 1967, tentang  Penyelesaian Perkara- Perkara Perdata dalam Tingkat Pertama Tingkat Banding yang Kurang Biaya Perkaranya

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kepaniteraan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 ahun 2000, tentang Putusan Serta Merta (Uit Voebaar Bij Voor Raad)

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kepaniteraan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001, tentang Pemeriksaan Setempat  

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kepaniteraan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomo 4 Tahun 2008, tentang Pemungutan Biaya Perkara

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kepaniteraan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010, tentang  Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan  

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kepaniteraan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011, tentang Perkara yang tidak memenuhi syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kepaniteraan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014,  tentang Perubahan Atas SEMA Nomor 14 Tahun 2010, tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan PK

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kepaniteraan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014, tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kepaniteraan

SEMA NOMOR 3 TAHUN 2010 tentang Penerimaan  tamu

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kesekretariatan

SE MENPAN No 3 Th 2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Sekretaris MA-RI

Administrasi Kesekretariatan

SE MENPAN NOMOR 4 TAHUN 2013 surat edaran menteri pan dan rb nomor 04 tahun 2013 tentang pemberian tugas belajar dan lzin belajar  

Menpan

Administrasi Kesekretariatan

SE_MENPAN_NO_1_TAHUN_2015 tentang kewajiban penyampaian nlaporan harta kekayaan  aparatur sipil Negara (LHKASN) dilingkungan intansi Pemerintah.

Administrasi Kesekretariatan

SE BKN NOMOR 8/SE/1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil  

BKN

Administrasi Kesekretariatan

SE BKN NOMOR 48/SE/1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil  

BKN

Administrasi Kesekretariatan

SE BAKN NOMOR 01 TAHUN 1977 tentang permintaan dan pemberian cuti pegawai negeri sipiL

BKN

Administrasi Kesekretariatan

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI. Nomor 0377.a/DjA/HM.00/2/2016, tanggal 28 Januari 2016, perihal Pedoman Pola Pelaporan Perkara Pengadilan Agama

Dirjen Badilag

Administrasi Kepaniteraan

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI. Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014, tanggal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pedoman Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan

Dirjen Badilag

Administrasi Kepaniteraan

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI. Nomor 0693/DJA.3/HK.05/4/2015, tentang Penertiban Administrasi Keuangan Perkara

Dirjen Badilag

Administrasi Kepaniteraan

SE DIRJEN BADILAG NOMOR 4975-A/DjA/OTT.00/IX/2009 Perihal Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi  

Dirjen Badilag

Administrasi Kesekretariatan

KMA Nomor KMA/095/X/2006, tentang Penetapan Izin Sidang Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal dengan Hakim Tunggal kepada Mahkamah Syar'iyah sewilayah Hukum Provinsi Nad dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kepaniteraan

KMA Nomor 1-144 Tahun 2011, tetang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kepaniteraan

KMA Nomor 026 Tahun 2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan

Badilag MARI

Administrasi Kepaniteraan

KMA Nomor 080/KMA/SK/VIII/2016, Pedoman Pelaksanaan Peng awasan di Lingkungan Lembaga Peradiolan.

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kepaniteraan

KMA Nomor 001 Tahun 1991, tentang Pola Bindalmin Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

Dirjen Badilag

Administrasi Kepaniteraan

KMA NOMOR 143 TAHUN 2007  tentang memberlakukan buku I

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kesekretariatan

KMA 192 Tahun 2014 tentang pola pembaruan Promosi dan mutasi hakim dilingkungan peradilan Agama

KMA NOMOR 193 TAHUN 2014 Tentang Pola Mutasi dan Promosi Pejabat Kepaniteraan Peradilan Agama  

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kesekretariatan

KMA NOMOR 125 TAHUN 2009 Tentang  Pendelegasian sebagian wewenang kepada para pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding dilingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan dibidang Kepegawaian  

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kesekretariatan

KMA NOMOR 22 TAHUN 2015 Tentang  Pendelegasian Penilaian Prestasi kerja dan wewenang penandatangan penilaian prestasi kerja di lingkungan Mahkamah Agung  

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kesekretariatan

KMA nomor 125/KMA/SK/IX/2009   

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kesekretariatan

Pedoman Pelaksanaan Buku II

Mahkamah Agung RI

Kepaniteraan

Standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Standar Nasional Indonesia

Sekretaris

Cetak Biru (Blueprint) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI 2010-2035.

Mahkamah Agung RI

Ketua